Liputan News-Gedung KPK yang terletak di Jl.Rasuna Sahid Kuningan Jakarta Selatan, didatangi sekelompok masa yang tergabung dalam FPAK (front pemuda anti korupsi), puluhan masa tersebut meminta KPK untuk membongkar kasus lelang proyek Dinas Bina Marga dan Tata Air (DISBIMARTA) Kota Bekasi APBD 2009/2010 yang nilainya mencapai 200 Milliar.
Jufry(30) tahun, Kordinator Aksi masa meminta KPK agar mengusut tuntas kasus laporan masyarakat terkait indikasi adanya tindak pidana Korupsi di Pemkot Bekasi.
"Laporan masyarakat ke KPK sejak tanggal 28 oktober 2014, namun sampai saat ini pihak KPK, belum melakukan pemanggilan guna penyidikan kasus tersebut",cetus jufri kepada media Jum`at,(26/06/2015).
Saat itu Walikota Bekasi Rahmat Efendi, menjabat sebagai wakil walikota, tentunya kebijakan-kebijakan lelang proyek Dinas Bina Marga dan Tata Air (DISBIMARTA) Kota Bekasi APBD 2009/2010 yang nilainya mencapai 200 Milliar mekanismenya diketahui oleh Wakil walikota saat itu.
"Saat menjabat menjadi wakil walikota Bekasi, tidak mungkin bapak Rahmat effendi tidak mengetahui proses lelang tersebut ", tambahnya.
Masa Pendemo menilai, proyek lelang tersebut telah terjadi kebocoran keungan negara, dan terindikasi terjadinya korupsi besar-besaran di dalamnya. Sehingga wajar jika KPK melakukan pengusutan secara tuntas kasus tersebut secara terang benderang demi kebaikan masyarakat dan pembangunan Kota Bekasi.
"kalau ini diusut secara tuntas, akan menyelamatkan keuangan negara, bila terjadi penyimpangan keuangan negara didalamnya. Tidak hanya itu, masyarakat juga minta kejelasan KPK mengenai laporan yang telah masuk, agar diumumkan ke publik, apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak dalam lelang tersebut ",tutupnya.
Reporter : Abudin
Jufry(30) tahun, Kordinator Aksi masa meminta KPK agar mengusut tuntas kasus laporan masyarakat terkait indikasi adanya tindak pidana Korupsi di Pemkot Bekasi.
"Laporan masyarakat ke KPK sejak tanggal 28 oktober 2014, namun sampai saat ini pihak KPK, belum melakukan pemanggilan guna penyidikan kasus tersebut",cetus jufri kepada media Jum`at,(26/06/2015).
Saat itu Walikota Bekasi Rahmat Efendi, menjabat sebagai wakil walikota, tentunya kebijakan-kebijakan lelang proyek Dinas Bina Marga dan Tata Air (DISBIMARTA) Kota Bekasi APBD 2009/2010 yang nilainya mencapai 200 Milliar mekanismenya diketahui oleh Wakil walikota saat itu.
"Saat menjabat menjadi wakil walikota Bekasi, tidak mungkin bapak Rahmat effendi tidak mengetahui proses lelang tersebut ", tambahnya.
Masa Pendemo menilai, proyek lelang tersebut telah terjadi kebocoran keungan negara, dan terindikasi terjadinya korupsi besar-besaran di dalamnya. Sehingga wajar jika KPK melakukan pengusutan secara tuntas kasus tersebut secara terang benderang demi kebaikan masyarakat dan pembangunan Kota Bekasi.
"kalau ini diusut secara tuntas, akan menyelamatkan keuangan negara, bila terjadi penyimpangan keuangan negara didalamnya. Tidak hanya itu, masyarakat juga minta kejelasan KPK mengenai laporan yang telah masuk, agar diumumkan ke publik, apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak dalam lelang tersebut ",tutupnya.
Reporter : Abudin
Post a Comment