Ketua DPRD: Sidak Dewan TM dan Mantan Wabup Ilegal !!!‎

Media Lensa - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar menegaskan, Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Taih Minarno dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Rohim Mintaredja, adalah ilegal.

"Ngaco. Itu bukan Sidak bang, dia mungkin datang secara pribadi. Kalau Sidak, harus ada surat resmi dari kita," tegasnya, usai Paripurna HUT Kabupaten Bekasi ke 67, Selasa (15/8).

Sunandar mengaku, ‎selama tidak mengantongi izin pimpinan DPRD dan juga didampingi pihak Sekretariat dewan (Sekwan), Anggota DPRD tidak diperbolehkan melakukan Sidak.

"Kaget saya bang, baru tahu ini dari abang. Jelas ini di luar Tatib bang, ‎sidak kok individual gitu. Mana pakai acara ngajak mantan Wabup (Rohim-red) segala. Rekreasi kali mereka, yang pasti itu bukan Sidak DPRD," tandasnya.

Terpisah, pengurus‎ Ikatan Mahasiswa Bekasi (Ikamasi) Jogjakarta, mempertanyakan tujuan kunjungan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno yang didampingi Mantan Wakil Bupati (Wabup) Rohim Mintareja, ke lokasi asrama mahasiswa (mess) milik Pemkab Bekasi di Jogyakarta, pada Senin (14/8) kemarin.‎

Pengurus Ikamasi Jogjakarta, Amrulloh menyatakan, kunjungan Anggota DPRD asal Fraksi Demokrat dan Ketua DPC Demokrat itu terkesan seperti dipaksakan. Awalnya, saat ditanya, keduanya mengaku melakukan Sidak. Namun saat dipertanyakan surat tugas dari lembaga DPRD, justru mengaku melakukan kunjungan pribadi.

"‎Saya bingung motifnya, apakah ada unsur politiknya. Karena semua ditanyakan persoalan pembangunan sampai kepada pemeliharaan mess. Padahal mess ini sedang dalam proses rehab dan sebenarnya mahasiswa sebagai pengguna justru berterima kasih kepada pihak Pemkab Bekasi karena sudah memperhatikan kami, baik untuk aneka kegiatan organisasi mahasiswa maupun fasilitasnya," bebernya.‎

Dirinya menegaskan tidak ingin dibenturkan kepada persoalan politik yang ada di Kabupaten Bekasi. Bagi mahasiswa, pihak Pemkab dan DPRD cukup peduli serta memperhatikan mereka dalam perjuangan menempuh pendidikan dengan fasilitas yang memadai, termasuk dibantu dari segi anggaran untuk berbagai kegiatan Ikamasi di Jogjakarta.

"‎Cukup heran saja, ada anggota dewan ngaku sidak tapi sendirian dan tidak punya surat tugas. Pada akhirnya dia mengaku hanya kunjungan pribadi, sebatas anggota dewan sekaligus warga Kabupaten Bekasi," cetusnya.‎(RED)