 | |||
| Suasana Konferensi Pers DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, untuk dilakukan hak interpelasi terkait masalah PPDB Online Dinas Pendidikan Kota Bekasi. (Foto Liputan News.com) |
Liputan News - DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi mendorong digulirkannya hak Interpelasi anggota DPRD untuk mempertanyakan pelaksanaan PPDB Online oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Dalam kacamata politik, PDI Perjuangan Kota Bekasi menilai Keputusan Walikota Bekasi Nomor 442 tahun 2015, tidak evaluatif dan tidak mengedepankan asas kepentingan rakyat, karena tidak memberikan ruang secara terbuka bagi masyatakat miskin yang notabene memiliki hak untuk mengenyam pendidikan secara layak. Oleh sebab itu, PDIP menginisiasi digelarnya hak interpelasi anggota dewan.
"Formulasi yang termaktub dalam Pergub nomor 50 tahun 2015 cukup representatif memberikan peluang masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan. Namun Pergub terbelenggu oleh Kepwal Nomor 442 tahun 2015 yang memberikan porsi lebih sedikit bagi masyarakat miskin," ujar Ketua Bidang Infokom DPC PDIP Kota Bekasi, saat menggelar Konferensi Pers di kantornya,Kota Bekasi, Minggu (28/6/2015).
Dijelaskannya, bahwa penyelenggaraan PPDB Online dalam kurun 2 tahun ini, tidak didasari paparan evaluatif untuk tingkat keberhasilannya dalam penerimaan siswa baru. Sehingga pada tahun 2014 tersisakan bangku kosong mencapai 600.
Hal itu diperparah dengan kebijakan Walikota yang memperkecil kuota penerimaan siswa baru yang semula melalui jalur umum sebesar 70 persen dan kini menjadi 90 persen, serta jalur lokal yang ditujukan bagi warga miskin dan sekitar sekolah yang semula 30 persen menjadi 10 persen.
"Kuota yang sebelumnya saja menyisakan kekosongan mencapai 600 kursi, apalagi dengan kebijakan yang baru ini. Bisa-bisa jumlahnya akan meningkat," katanya mempertegas langkah yang akan dilakukan pihaknya ialah Interpelasi melalui Fraksi PDIP Kota Bekasi sebagai inisiator.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP Kota Bekasi, Riky Tambunan, bahwa seluruh kader PDIP se-Kota Bekasi telah digerakan untuk mengawasi pelaksanaan penerimaan siswa baru. Namun banyak ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Interpelasi, katanya, adalah gagasan sekaligus sikap tegas partai dalam memperjuangkan hak rakyat agar dapat mengenyam pendidikan secara layak dan sesuai dengan haknya.
"Proses PPDB Online akan kami pantau terus hingga selesai. Namun perlu dijelaskan, bahwa interpelasi dan gerakan kader PDI dibawah ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Tetapi ini yang kami tawarkan adalah solusi bagi kemaslahatan bersama," ungkap Riky.
Adapun praktek di lapangan yang dilakukan pihaknya ialah pemantauan secara intensif. Selain itu pihaknya membuka posko di setiap zonanisasi yang didedikasikan untuk memberikan pendampingan kepada rakyat yang tidak mampu.
Reporter : Lam
Post a Comment