Realisasi Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Bekasi Tidak Sesuai Harapan

ERWIN MAILUDIN
KETUA FKPMB KABUPATEN BEKASI

Liputan News- Kamis,4 Juni 2015. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Bupati Bekasi Tahun anggaran 2014, menimbulkan kontroversi dikalangan LSM dan Masyarakat, hal itu diungkapkan oleh salah satu LSM FKPMB (Forum Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Bekasi).

Erwin Mailudin (40), Ketua FKPMB Kabupaten Bekasi menyatakan, kejanggalan terhadap realisasi pembangunan itu dapat dilihat, misalnya terhadap pembangunan Jembatan Kali Ciherang tepatnya di Kp.Ciherang Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi, dalam anggaran LKP Bupati Bekasi Tahun anggaran 2014, dana pembangunan jembatan Kp.Ciherang realisasinya menelan anggaran sebesar 698.311.000 juta rupiah.Namun, menurut Ketua FKPMB, bila dilihat dari bangunan fisik jembatan kali ciherang tidak sesuai dengan anggaran sebesar itu.

" kalu dilihat dari fisik bangunannya, saya yakin anggaran tersebut tidak sesuai realisasinya " cetusnya pada media online liputannews.com,kamis(04/06).

Erwin menambahkan, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Dinas Bina Marga melakukan evaluasi atau sidak terhadap pembangunan Jembatan Kp.Ciherang.

" kami minta, kepada dinas bina marga untuk melakukan evaluasi ulang terhadap pembangunan jembatan Kp.Ciherang" tambahnya.

Lokasi Jembatan Kali Ciherang
yang menuai kontroversi

Temuan-temuan dilapangan oleh LSM FKPMB telah kami persiapkan, dan kami akan memberikan data tersebut kepihak Kejaksaan Negeri Cikarang.

" kalau pihak kontraktor dan dinas bina marga tidak melakukan evaluasi ulang terhadap pembangunan jembatan tersebut, maka kami akan melaporkan data yang kami miliki kepihak kejaksaan Negeri Cikarang Bekasi" imbuhnya.

Tidak hanya itu, ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh dinas di Kabupaten Bekasi, agar jangan bermain-main terhadap pembangunan yang notabenenya diambil dari uang rakyat.

" ini persoalan serius, harusnya Bupati memberikan hukuman bagi dinas-dinas yang tidak bekerja sesuai prosedur dan mekanisme yang berdampak pada pembangunan daerah" tutupnya.(AN)