Liputan News- Jum'at,29 Mei 2015. Bekasi yang heboh, berbagai cerita dan masalah kini numpuk di Bekasi, bau yang menyengkat sampah bantar gebang sudah biasa bagi warga bekasi. Namun, rentetan isu nampaknya membuat bekasi kini dikenal mendunia.
Salah satu Pemerhati daerah Herry Priyono,SH menilai, Bekasi cukup seksi sebagai ladang isu, kedekatannya dengan ibukota Jakarta diiringi dengan pesatnya pembangunan, semakin menambah wahana baru bagi bekasi untuk selalu berbenah diberbagai hal.
"kondis bekasi menjadi sentral pembicaraan banyak orang, serta baromater dalam melakukan pembenahan masalah dinegeri ini" saat bincang-bincang via seluler dengan liputannews.com,jumat(29/05).
contoh sederhana,ketika ijazah palsu bergulir seluruh Jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diberbagai kota/ kabupaten serta propinsi melakukan sidak terhadap PNS mengenai ijazah.
" coba kita lihat bersama, ketika ijazah palsu bergulir dibekasi, semuanya berbenah diri untuk menindak tegas pelaku ijazah palsu diberbagai instansi kota/kabupaten serta propinsi " cetusnya.
Gelombang isu sepertinya tak berhenti begitu saja, selesai ijazah palsu, beras sintetis muncul dan itu di amini kejadiannya oleh pernyataan walikota bekasi dalam jumpa persnya. Namun, isu itu kini dibantah keras oleh wakil presiden JK.
" beras sintetis bagian dari masalah yang simpang siur, walikota bekasi menyatakan benar ada beras yang mengandung polivinil berbahan plastik berdasarkan uji laboratorium sucofindo, sisi lain menurut pak JK isu itu keliru, tiga lembaga POLRI,BPPOM,Kemendag, hasil uji labnya tidak menemukan bahan seperti apa yang disampaikan oleh Sucofindo melalui pernyataan persnya walikota Bekasi " tambahnya
Dua argumentasi yang berbeda ini,menimbulkan kebingunan bagi masyarakat awam, disaat rasa takut mereka belum hilang, kiranya perlu sekali adanya penjelasan dari masing-masing pihak, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, biar persoalan beras ini menjadi clear dan tidak ada masalah baru dikemudian hari, karena masyarakat hanya butuh ketenangan.
" sederhana sebenarnya, seharusnya Pemerintah pusat dan daerah duduk bersama untuk menjelaskan kesimpangsiuran masalah beras sintetis ini, dengan menghadirkan dua lembaga peneliti tersebut baik itu sucofindo maupun BPPOM dll, biar masyarakat tidak bingung serta menduga yang macam-macam, karena kalau isu ini dibiarkan terus bergulir, maka masyarakat bawah semakin tidak nyaman " imbuhnya.
Dan tidak hanya itu, kalau ini terus dibiarkan akan memunculkan berbagai pendapat baru, bisa saja walikota dianggap menyebar informasi palsu dan itu bisa diartikan sebagai tindak pidana dalam UU IT, dan konsekwensinya akan banyak masyarakat kecil melakukan upaya hukum karena pernyataan-pernyataan yang dianggap merugikan mereka.
" masalah beras ini bukan main-main, orang boleh makan daging atau sarapan roti, akan tetapi kalau tidak makan nasi, merasa belum kenyang. Artinya beras merupakan makanan pokok kita yang perlu diselamatkan, jangan sampai gara-gara isu ini, masyarakat jadi takut mengkonsumsi beras dan Pernyataan walikota bisa dianggap keliru serta bisa saja mengarah kepada masalah hukum sebagaimana diatur dalam UU IT " tutupnya.(Red)
Post a Comment